Hukum Tua Tumompaso

“Pemilihan Hukum Tua Hancurkan Ciri Khas Tumompaso”

Setelah tumbangnya kekuasaan otoriterisme orde baru, sistem politik dan pemerintahan mengalami perubahan yang drastis. Kekuasaan negara tidak lagi bersifat sentralisasi, tapi desentaralisasi. Daerah-daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk membangun daerah masing-masing demi terciptanya kesejahteraan rakyat didaerah. Guna menjamin terciptanya kesejahteraan masayarakat sebagai mana yang dicita-citakan, maka mutlak dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang lazimya kita sebut sebagai demokratisasi. Salah satu bentuk implementasi sistem yang demokratis diera reformasi adalah kekuasaan rakyat dalam menentukan pemimpin. Setiap pemimpin dari kepala negara hinga Kepala Jaga kini dipilih secara langsung oleh rakyat, dan tidak lagi ditentukan oleh sistem perwakilan yang telah terbukti tidak mampu mengakomodir aspirasi rakyat.

Dengan dikemballikannya kekuasaan kepada rakyat maka diharapkan rakyat dapat menentukan dengan sendirinya apa yang terbaik bagi mereka termasuk dalam memilih pemimpin. Akan tetapi dalam perjalannannya sistem demokrasi khususnya dalam pemilihan umum baik memilih presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota hingga Hukum Tua, kerap kali kita menemukan ketidak jujuran, berbagai macam intrik dan pikiran licik dilakukan hanya untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilihan itu. Semua cara dihalalkan untuk mendapatkan kemenanngan seperti kempanye hitam, penyuapan hingga sumbangan-sumbangan lainnya. Permasalahannya tidak hanya sampai disana, kita selalu menyaksikan pasca pemilihan selalu menimbulkan bentrokan ditingkat akar rumput. Baik antara pendukung calon yang menang dengan calon yang kalah. Padahal yang kita ketahui bahwa Negeri Tompaso merupakan akar budaya Minahasa yang telah mengenal sistem demokrasi sejak abad ketujuh bahkan dianggap tertua di nusantara ini dengan menjujung tinggi keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan rasa keadilan. Dan nilai ini sering diterapkan oleh masyarakat Tompaso sejak lama. Dimana kebiasaan beradaptasi kita sangat sederhana, dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan, solidaritas dan gotong royong antara sesama, serta yang paling menarik adalah sikap sopan santun yang kerap digunakan masyarakat Tompaso. Kegiatan semacam itu sering dilakukan dan digerakan oleh para penggerak baik itu Hukum Tua, Tokoh masyarakat ,Tokoh adat, hingga Tokoh Agama dll. kegiatan ini mereka lalukan secara terus menerus, dengan kurun waktu yang lama dan kegiatan yang mereka lakukan untuk menggerakan orang atau masyarakat yang mendiami tempat atau tempat masyarakat tinggal. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan menjalin solidaritas antar anggota kelompok hingga sanak keluarga.

Tapi kini ciri khas yang dimliki masyarakat Tompaso agak terganggu dengan rentetetan proses politik formal yang terjadi baik ditingkat Desa,Kabupaten atau Provinsi. Banyak masayarakat secara tidak sadar ditarik dalam konflik akibat pemilihan Hukum Tua (Pilhut), mereka saling membicarakan dan yang lebih fatal adalah saling mencurigai antar masyarakat. Ada juga yang menjaga jarak untuk tidak berkomunikasi walaupun bertetangga. Alasanya, konflik Pilhut, dikarenakan berseberangan mendukung calon Hukum Tua. Permasalahan yang terjadi dalam proses pilhut, bisa kita pastikan setiap ada proses politik maka tatanan sosial diDesa akan goyah. Masyarakat mulai berkompetensi, saling mencurigai, bahkan saling bermusuhan. Jika ada tetangga yang menolak untuk satu suara atau tidak sama dalam memilih satu calon, maka permusuhan mulai terjadi. Bahkan orang tua melarang anaknya untuk bermain dengan anak tetangganya yang berbeda aspirasi politik. Mereka saling menuntup diri dengan para tetangga. Rasa curiga mulai muncul dan rasa solidaritas pelan-pelan hilang dari lingkungan mereka. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengaruh pemilu untuk menentukan Hukum Tua sangat besar memberikan dampak negatif bagi masyarakat Tompaso kini. Contohnya Melemahkan rasa solidaritas, kepercayaan antar satu dengan yang lainnya,rasa gotong-royong dan saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Tumompaso. Solusi Dalam proses politik masyarakat Desa pada umumnya sekarang terdapat masalah yang membuat perpolitikan nasional menjadi tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Dan akhir dari masalah politik yang terjadi di indonesia semakin hari semakin kompleks dan seakan akan permasalah tersebut sulit untuk dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalah yang dihadapi seperti yang diatas. Diperlukan adanya suatu revolusioner dalam proses politik masyarakat Desa. Dimana perlu adanya pengawasan yang ketat, mengurangi kebiasaan para calon yang berjanji bohong demi ingin memenangkan Pilhut, dan menghilangkan budaya para calon yang mendadak memberikan bantuan baik itu berupa matril dan formil yang diturunkan para politisi yang ingin memenangkan dalam pemilu. Dengan adanya revolusi ini diharapkan proses politik di Indonesia dan ksusunya di Tompaso dapat sejalan dengan tujuan bangsa dan negara ini. Hal terpenting dalam memahami kecenderungan buruknya proses politik dalam masyarakat pada umumnya, yakni bagaimana memahami aspek keragaman sosial itu sendiri. Sementara itu dalam konteks pemahaman demokrasi, terletak pada kemampuan masyarakat kota didesa untuk mengelola dengan baik potensi sosial tersebut menjadi semacam modal kultural. Sehingga keragaman sosial itu dapat dijadikan semacam potensi guna memperkuat nilai yang menjadi ciri khas masayarakat Tompaso itu sendiri. Harapan untuk membangun masyarakat Tumompaso yang demokratis,bagaimanapun juga harus dikuasai sebagai unsur pendukung pembaharuan, bukan justru dijadikan sumber masalah untuk kemudian dijadikan sumber alasan terjadinya konflik.